Wonosobo — Upaya menghadirkan Satu Pintu Data Pimpinan di Kabupaten Wonosobo semakin dimatangkan. Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Dashboard Data Bupati pada Jumat, 21 November 2025, di Ruang Rapat Diskominfo Wonosobo. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Informatika, Sugeng Riyadi, S.Sos, dan diikuti oleh seluruh perwakilan perangkat daerah terkait.

NOTULA Dashboard25

Rencana pembangunan dashboard ini bertujuan untuk menghadirkan portal terpadu yang menyajikan data prioritas secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pimpinan daerah. Dashboard ini digagas sebagai langkah strategis mempercepat pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

Dashboard Satu Pintu untuk Data Prioritas Daerah

Dalam penyampaian tujuan rapat, Diskominfo menegaskan bahwa dashboard ini nantinya akan:

• Menyatukan data penting lintas perangkat daerah dalam satu halaman terpadu.

• Memetakan data prioritas daerah, seperti kemiskinan, stunting, kesehatan, pendapatan daerah, hingga pelayanan publik.

• Menghadirkan akses berbasis API agar data dapat diperbarui secara berkala dan konsisten.

• Menyediakan pemisahan antara data publik dan tidak publik lengkap dengan sistem autentikasi.

Di antara data yang masuk kategori prioritas adalah data kesehatan (demografi, status gizi, stunting, penyakit), data pendapatan daerah, data kesejahteraan sosial, data SIMAKE dan Regsosek, serta data Anak Tidak Sekolah.

Perangkat Daerah Mulai Siapkan Integrasi API

Tim teknis Diskominfo melalui paparan Damar menjelaskan rancangan arsitektur awal dashboard. Data awal akan ditampilkan dalam bentuk statistik dan grafik. Setiap perangkat daerah diharapkan segera menyiapkan API untuk setiap data prioritas agar dapat masuk ke dalam direktori pusat.

Perangkat daerah menunjukkan kesiapan masing-masing:

• BPPKAD mengungkapkan bahwa sejumlah API telah terhubung dengan Bank Jateng dan BPN, terutama terkait pendapatan dan retribusi.

• Dinas Kesehatan mempersiapkan integrasi data stunting, 10 penyakit terbesar, capaian SPM, dan data dari puskesmas.

• Bappeda menyampaikan bahwa SIMAKE dan Gardu membutuhkan analisis agregat tambahan dan masih bergantung pada API pihak ketiga.

• Dikpora menyiapkan data Anak Tidak Sekolah serta data pendidikan yang bersifat year-based.

Mulai Desember 2025, pembangunan dashboard akan bergerak fokus pada perangkat Daerah yang telah siap