LANDASAN HUKUM
Penyelenggaraan Satu Data berdasarkan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan Satu Data baik kebijakan dari tingkat pusat maupun kebijakan daerah. Berikut dasar kebijakan penyelenggaraan Satu Data :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi data Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Informasi Geospasial
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis elektronik
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
10. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data
11. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
12. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Peneyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat
13. Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Standar data Statistik
14. Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Metadata Statistik
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Wonosobo
16. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
20. Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 31 TAHUN 2025 Tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL TAHUN 2025—2029
21. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 26a/M.Ppn/Hk/05/2025 Tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan
22. Peraturan Menteri PPN Nomor 7 Tahun 2025 tentang Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)